Menghentikan Kasus Novel Baswedan, Retaknya Keadilan Bagi Korban Meninggal Dunia

Dr (c) Herie Purwanto SH, MH

Paur Bid Humas Polda Jawa Tengah

 

Kasus Novel Baswedan yang kini sudah ditangani Kejaksaan ramai dibicarakan lagi, setelah muncul desakan agar perkara tersebut dihentikan. Artinya, upaya Penyidik Polri yang telah patuh hukum, dengan memproses pidana dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Novel Baswedan, penyidik senior KPK saat menjadi Kasat Reskrim di Polres Bengkulu dipersepsikan telah dikriminalisasikan.

 

Pertanyaan benarkah ada kriminalisasi ini, sebenarnya bila ditelisik ke belakang mudah terbantahkan, yaitu dengan ditolaknya gugatan pra peradilan yang dilakukan Novel Baswedan oleh Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 9/6/2015.

 

Hakim tunggal Zuhairi menolak gugatan praperadilan yang diajukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan terhadap Polri. Lalu, apa pertimbangan Zuhairi dalam menolak permohonan Novel yang mempersoalkan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik Bareskrim Polri itu.

 

Dalam permohonannya, Novel mempersoalkan adanya perubahan pasal yang digunakan di dalam laporan polisi dengan surat perintah penangkapan. Dalam laporan polisi, pasal yang digunakan adalah Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHAP. Sementara, dalam surat perintah penangkapan, pasal yang digunakan adalah Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 422 juncto Pasal 52 KUHAP.

 

Menurut hakim Zuhairi, perubahan pasal dapat saja terjadi jika proses penyidikan telah dilakukan. Ia pun merujuk bukti T-7, berupa berita acara pemeriksaan penyidikan tanggal 17 Februari 2015.

 

Pengadilan berpendapat bahwa dasar hukum dalam berita penangkapan yang berbeda dengan laporan polisi dapat dibenarkan. Karena sudah melalui proses hukum berdasarkan laporan pemeriksaan. Dengan putusan pra peradilan ini, maka substansi dugaan kriminalisasi menjadi terbantahkan.

 

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim, mendasari pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Pindak Pidana. Tahapan ini sudah dilaksanakan dan berakhir dengan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setelah melalui penelitian baik secara formil maupun materiil, dinyatakan lengkap, sehingga tahap berikutnya adalah tahap II, atau tahap penyerahan barang bukti dan tersangka.

 

Penyidikan terhadap Novel Baswedan, secara sosiologis juga menjawab keseriusan Polri dalam penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Adagium bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, menjadi tidak berlaku bagi kasus Novel Baswedan ini.

 

Hanya saja, seolah-olah karena Novel Baswedan merupakan penyidik KPK yang menangani kasus petinggi Polri, menjadi bias seolah ada dendam terhadap penyidik KPK tersebut. Kasus yang substansinya biasa, menjadi tidak biasa.

 

Tindakan penyidik Bareskrim yang tetap memproses kasus tersebut, juga menunjukan komitmen Polri dalam menjaga marwah dan semangat persamaan setiap orang dimuka hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.“

 

Frasa kata “tidak ada kecualinya” inilah yang secara mudah dipahami, bahwa siapapun warga negara, pada posisi yang setara di muka hukum.

 

Jadi, siapapun juga, sudah sewajarnya untuk menghormati komitmen ini, jangan sampai ground norm yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut hanya menjadi susunan kata yang tidak dilaksanakan dalam hidup berbangsa.

Secara umum, negara hukum bertumpu pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua elemen dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara set dan diatur tidak dengan kekerasan, tetapi dengan norma-norma objektivitas, yang juga mengikat partai yang berkuasa.

 

Yang kedua: norma objektif yang harus memenuhi syarat tidak hanya secara formal, tetapi dapat dipertahankan untuk menangani gagasan hukum.

 

Menurut Prof R Djokosutomo SH, Undang-undang Dasar 1945 dalam Konstitusi yang telah kita pelajari sejauh menjelaskan bahwa hukum negara adalah aturan hukum. Menyatakan dirinya sebagai subjek hukum juga dapat dituntut untuk melanggar hukum.

 

Sedangkan menurut Prof Dr Ismail Suny SH, M. CL, mengatakan bahwa negara hukum Indonesia mencakup unsur-unsur berikut: menegakkan hukum, pembagian kekuasaan, perlindungan keberadaan hak asasi manusia.

 

Sementara itu filsuf hukum pada bukunya yang popular dan menjadi rujukan dalam literasi hukum, A Theory of Justice ketika berbicara tentang ketentutan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat.

 

Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama.

 

Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang fair di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan fair yang mampu mendorong kerja sama sosial (Rawls: 1971, h. 4-5).

 

Konsep pemikiran mengenai Negara hukum dan filosofi keadilan menjadi relevan dikaitkan dengan permasalahan Novel Baswedan, yang dalam minggu-minggu ini menjadi bahasan maupun trending tropik. Tiada lain dan tiada bukan, karena adanya desakan dari beberapa pihak yang menghendaki agar Kasus Novel Baswedan yang kini sudah ada di tangan Kejaksaan dihentikan.

 

Sangat bersinggungan secara signifikan, ketika hukum harus di posisi sebagai panglima dalam kehidupan bernegara dalam rangka terwujudnya rasa adil. Meskipun memandang keadilan itu sendiri sangat subyektif. Namun demikian pemikiran sederhananya adalah, rasa adil harus bisa mengkomodir antara hak dan kewajiban, kepentingan dua pihak.

 

Pada konteks tindak pidana, maka kepentingan antara korban dan pelaku harus seimbang. Jangan sampai berbicara keadilan pelaku atau tersangka, namun hak-hak bagi korban diabaikan. Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, sebagaimana amanat UUD 1945.

 

Terlebih kita telah sepakat, bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara. Sehingga, sangat kontraproduktif ketika kita abai dan menafikan nilai-nilai Sila Kedua Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ketika ada upaya untuk menegakan keadilan melalui penegakan hukum.

 

Berdasarkan Tap MPR no. I/MPR/2003, tentang 45 butir nilai-nilai Pancasila, pada sila ke 5 disebutkan perlunya mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain.

 

Frasa dari nilai-nilai ini sangat jelas substansinya, yaitu adanya keseimbangan hak bagi korban tindak pidana dan tersangka.

 

Jangan sampai kita memaksa untuk memberikan kebebasan pada tersangka, sementara ada kewajiban bagi Negara untuk melindungi korban (keluarganya, dalam konteks korban meninggal dunia akibat dugaan perbuatan tersangka).

 

Meskipun dalam hal tertentu serta dalam kajian tertentu pula, kasus pembunuhan, tersangkanya bisa dibebaskan setelah keluarga korban memaafkan serta memberi sejumlah kompensasi. Inipun dengan syarat, tersangka sudah mengaku bersalah dan meminta maaf pada korban.

 

Jadi, harus bijak dalam menyikapi kasus Novel Baswedan, jangan sampai terjadi keretakan tatanan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Sebagai bangsa Indonesia, Pancasila yang mengakomodir dan (harusnya) juga bersifat memaksa sebagai pandangan hidup semua orang yang mengaku Bangsa Indonesia, telah memberikan kejelasan yang tidak perlu lagi ditafsirkan lain.(***)

Leave a Reply