Kalau Jadi Presiden Saya Akan Bubarkan KPK

Saat denger kalimat ini, jangankan orang baek, orang jahat aja pasti heran kenapa kalimat brutal kek gini mesti terucap dari mulut seorang pejabat Publik. Sekedar makian begok, tolol atau dasar maling mesti keluar sebagai reaksi dari ide yang terbilang ekstrim ini.

 

Fahri Hamzah adalah orang yang mungkin pertama kali berani bilang “bubarkan KPK” dan bisa jadi gua merupakan orang yang pertama mengamini ide gila ini. Bagaimana mungkin negara dengan indeks persepsi korupsi yang rendah dengan kesadaran moral yang belum cukup bagus bisa bebas dari korupsi kalo KPK dibubarin?

 

Mari sedikit cerita sejarah pemberantasan korupsi yang sukses di negara lain. Hongkong sebagai salah satu negara yang dulunya merupakan sebuah kota yang koruptif di segala bidang adalah role model paling tepat untuk dijadiin contoh pemberantasan korupsi yang sukses.

 

Pemberantasan korupsi di Hongkong dimulai pada tahun 1974 setelah Sir Murray Mac Lahose sebagai Gubernur Koloni Inggris yang telah menjabat selama 3 tahun tersebut ngerasain keprihatinan luar biasa akibat korupsi yang sangat massif. Dia mulai pemberantasan korupsi di Hongkong dengan mendirikan ICAC, sebuah lembaga pemberantas korupsi yang dicatat paling sukses di dunia. Korupsi bisa dibersihkan dengan cara yang ekstrim dengan model pemberantasan korupsi yang 95% persis seperti KPK sekarang.

 

Apa bedanya ICAC dengan KPK? Perbedaan paling menonjol adalah pada anggaran ICAC yg dapet porsi besar sekitar setengah dari seluruh total anggaran termasuk untuk membayar pesangon pemutihan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Perbedaan lainnya adalah lembaga tersebut langsung bertanggung jawab pada chief executive yaitu Gubernur disamping sistem check and balances yang kuat dari advisory commitee sebagai lembaga pengawas ICAC yang permanen.

 

Apa sari pati dari cerita gua barusan? Gua liat faktor paling penting dari pemberantasan korupsi adalah good will dari pemangku jabatan tertinggi. Sama seperti di Hongkong, cerita pemberantasan korupsi di denmark juga dimulai dari kepemimpinan yang kuat untuk berantas korupsi oleh Raja Christian VII pada sekitar tahun 1850-an. Contoh terdekat adalah CPIB, lembaga pemberantas korupsi yang juga dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggung jawab langsung pada Perdana Menteri Singapura.

 

Gimana hubungan KPK sama Presiden di negara kita? Pasal 20 UU KPK tahun 2002 menyebut bahwa KPK bertanggung jawab pada publik yang dalam hal ini DPR sebagai lembaga representasi masyarakat. Lalu apa kedudukan Presiden Indonesia terhadap pemberantasan korupsi yang dilembagakan dalam KPK?

 

Selama ini, Presiden sebagai pemangku jabatan Eksekutif tertinggi seolah gak pernah tahu menahu dengan yang terjadi di KPK. Jangankan punya roadmap pemberantasan korupsi yang jelas, Presiden kita justru tampak menjadi orang yang acuh tak acuh pada masalah korupsi. Janji memberi anggaran berlipat sekedar pemanis bibir saat kampanye. Bahkan pada beberapa perkara yang ada, lingkar satu presiden seolah dilindungi. Kalimat yang diucapkan Presiden seperti “salah yang ngasih” pada sebuah perkara korupsi adalah cermin buruk sikap seorang Presiden terhadap pemberantasan korupsi. Apa yang hilang dari pemberantasan korupsi di Indonesia? Gua kasih tau, Peran Presiden.

 

Dari sudut pandang yang lain, KPK sendiri gak mampu memberikan rasa adil terutama pada mereka orang-orang yang berperkara. Penegakan hukum yang harusnya jadi resep utama pemberantasan korupsi gak pernah bener-bener dilakukan oleh KPK dengan tebang pilih perkara dan pilih-pilih target. Sebagian ada yang dikejar mati-matian, sebagian lainnya menjadi blessed people yang secara sengaja diselametin dari perkara padahal mereka berperan sangat strategis dalam berbagai tindak pidana korupsi.

 

Fungsi dan tugas KPK yang sejak awal diperankan sebagai trigger mechanism untuk memperkuat efektifitas penegakan hukum di lembaga permanen seperti kejaksaan dan kepolisian gak serius dilakukan. Begitu jua dalam masalah anggaran, pencapaian KPK sebagai lembaga yang bertugas me-recover aset Negara prestasinya sangat minim. Jumlah duit negara yang mesti dikeluarin dari APBN selalu lebih gede dari apa yang mereka capai sebagai pengembalian pada tiap tahun keberadaan mereka. Dari fungsi asset recovery, sungguh KPK menjadi sebuah lembaga yang besar pasak dari pada tiang atau klo minjem bahasa si Indro Warkop berat di ongkos.

 

KPK sekarang seperti orkes dangdut sekedar jadi lembaga penghibur sesaat. Cuma joget-joget happy saat tersangka dicomotin lalu kebahagiaan itu hilang ketika kita tersadar bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di Negara ini. Orang-orang lebay sebut korupsi sebagai kejahatan luar biasa, telah dilakukan upaya yang juga luar biasa oleh KPK dengan kewenangan super yang terkadang mengada-ada. Namun korupsi dari dulu hingga saat ini tetap menjadi masalah yang gak terselesaikan.

 

KPK sebagai sebuah lembaga yang seharusnya menjadi panutan dalam penegakan hukum sekarang justru menjadi sebuah lembaga yang gak terkontrol. Mereka seperti malaikat-malaikat bersayap yang maksum dari dosa dan kesalahan. Mereka bebas menafsirkan hukum dan keadilan sekehendak hati. Dari kantor mereka lahir diskresi dan kewenangan-kewenangan baru yang gak pernah didelegasi atau dimandatkan kepada mereka, hasil tafsir subyektif atas nama pemberantasan korupsi. Bukankah ini berbahaya untuk penegakan hukum?

 

Gua pribadi sih udah liat KPK dari berbagai sudut pandang lalu berkesimpulan bahwa KPK lebih banyak ngasih mudhorot tibang manfaat. Dengan kata lain, Manfaat KPK sekarang lebih kecil dibanding kerusakan yang mereka timbulkan. Gua yakin banget bahwa pembubaran KPK adalah langkah tepat agar kita terhindar dari kerusakan yang makin sistemik akibat kesewenang-wenangan KPK.

 

Fahri Hamzah adalah orang yang menawarkan konsep dan model baru pemberantasan korupsi. Sebuah konsep pemberantasan korupsi yang dipimpin langsung oleh kekuasaan tertinggi di eksekutif sebagaimana kita telah liat keberhasilan model ini di negara-negara lain. Jika Tuhan berkehendak jadiin dia Presiden, dia akan memimpin langsung pemberantasan korupsi dengan menitikberatkan pada penegakan hukum melalui aparat penegak hukum yang secara langsung bisa “diintervensi positif” yaitu Kepolisian dan kejaksaan.

 

Banyak di antara kita yang pesimis bahwa gagasan ini akan gagal mengingat kepolisian dan kejaksaan selama ini mandul dalam melakukan penegakan hukum. Polisi sering bertindak tak adil seperti tumpul ke atas tajam ke bawah, melakukan penindakan berbalut kepentingan dan lain sebagainya.

 

FYI, Karakter kepemimpinan jadi seusuatu yang menentukan agar kebijakan dan arah visi seorang leader bisa diimplementasikan oleh subordinasinya. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, memiliki kecakapan komunikasi dan tegas. Integritas seorang Fahri tak diragukan kalo gua lihat sepak terjang selama dia menjabat sebagai anggota DPR. Keberaniannya mengambil sikap yang berlawanan dengan kebanyakan orang, ditunjukan dengan sikap konsisten mempertajam konsep dan pemikirannya adalah sebuah komitmen yang lahir dari sebuah integritas. Secara sederhana bisa disimpulkan bawahan dengan sendirinya akan ngikutin arah dan kebijakan atasan terlebih Fahri yang berani dan bersikap tegas dalam banyak masalah gua yakini mampu beri reward & punishment secara cepat dan tepat.

 

Bubarkan KPK, sebuah upaya alternatif setelah 15 tahun terakhir KPK gagal melenyapkan korupsi karena mereka gak memiliki target penyelesaian masalah ini. Dipimpin langsung oleh Presiden, pemberantasan korupsi akan jauh lebih efektif karena target pencapaian dan roadmap bisa langsung ditagih oleh Presiden kepada Kapolri dan Jaksa Agung yang dianggap sebagai bagian  dari Kabinet. Kegagalan Negara ini dalam memberantas korupsi adalah akibat dari sikap kepemimpinan yang kagak ambil bagian dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi. Mari perbaiki negara ini dengan cara baru yang lebih modern dan rasional.

 

Mau #fahR1?

Leave a Reply